DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan wajib pajak yang sudah terlanjur membayar tagihan tertentu dengan hitungan PPN 12 persen meski tidak tergolong jasa mewah, dipastikan dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh memberikan apresiasi kepada 10 wajib pajak dengan kontribusi terbesar selama tahun pajak 2023.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) terus memacu pemasangan alat perekam transaksi online (tapping box) pada tempat usaha milik wajib pajak.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akhir Februari 2024, Realisasi hasil pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mencapai 1.071.704 Wajib Pajak Orang Pribadi atau 82.15 persen dari 1.304.537 Wajib Pajak Orang Pribadi WNI yang terdaftar pada Kanwil DJP Aceh.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin menyerahkan piagam penghargaan kepada 30 wajib pajak yang dinilai patuh dalam merealisasikan kewajiban perpajakan daerah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) melakukan tindakan tegas kepada sejumlah wajib pajak yang menunggak pajak daerah.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh mulai melakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak yang belum menyelesaikan kewajiban perpajakan daerah. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari ekspose terkait tunggakan pajak yang dilaksanakan di Aula Kejari Banda Aceh pada 15 mei 2023 lalu
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kinerja baik penerimaan pajak tak lepas dari pemberlakuan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang telah berakhir pada 30 Juni 2022.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali mengajak Wajib Pajak (WP) untuk memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
